di berbagai negara di penjuru dunia, masing-masing negara memiliki birokrasinya sendiri. di Indonesia birokrasi sering dikeluhkan oleh masyarakat karena dianggap menyulitkan dan para birokratnya bukanlah pelayan masyarakat tapi lebih sebagai pengganggu masyarakat. gangguan yang selama ini mengendap dan bergejolak di alam bawah sadar masyarakat berupa anggapan bahwa kinerja birokrat dalam birokrasi pemerintah Indonesia bukannya memperlancar tapi malah menyulitkan.
definisi birokrat : dari wikipedia : (bahasa Perancis: bourrée yang berarti meja) adalah anggota dari suatu birokrasi yang menjalan tugas-tugas administrasi dari sebuah organisasi yang seringkali merupakan cerminan atas kebijakan organisasinya. dalam bentuk ukuran besar maupun kecil, namun biasanya istilah ini mengacu pada seseorang yang berada di dalam sebuah lembaga pemerintah. Tugas dan pekerjaan umum sering berupa pekerjaan administrasi “pekerjaan meja”.
marzuki usman yang di suatu saat menjabat sebagai ketua umum ISEI pernah menyentil birokrat dengan pernyataannya : birokrat senantiasa berprinsip “jika sesuatu itu bisa diperlambat, kenapa mesti dipercepat. Kalau sesuatu bisa dipersulit, mengapa mesti dipermudah.”
akhirnya kutipan pernyataan marzuki usman yang awalnya hanya sebagai kritik sosial terhadap kinerja birokrat malah menjadi visi dan misi tak tertulis bagi birokrat, bukannya sebagai cambuk untuk memperbaiki diri. dan masyarakat sendiripun menyamaratakan semua birokrat dengan anggapan tersebut.
berbeda halnya dengan birokrat di luar negeri, katakanlah negara terdekat yaitu Singapura atau Malaysia. birokrat di Indonesia benar-benar sudah dipandang sebelah mata dalam hal bekerja. mereka dianggap hanya manusia pengganggu yang harus dihindari. setiap saat bersinggungan kepentingan dengan mereka maka masyarakat pasti akan “ngeyel” terlebih dahulu sebelum jelas urusan yang sedang diurusnya. dampaknya adalah penegakan aturan tidak menjadi prioritas tapi saling merasa menang adalah yang didahulukan.
tercermin dari banyaknya keluhan masyarakat di media sosial seperti facebook. tapi satu hal yang saya garis bawahi dari permasalahan ini adalah tidak adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk memperbaiki kinerja para birokrat dengan cara-cara yang baik, namun malah mengejek dan merendahkan.
salah satu contoh dari tidak adilnya masyarakat memperlakukan birokrat di Indonesia adalah dari entitas pejalan yang menggunakan moda transportasi pesawat yang kebanyakan adalah masyarakat melek hukum dan aturan serta memiliki wawasan lebih luas dibanding pengguna ojek di pinggiran desa. nah, ketika pulang pergi keluar negeri, di bandara Indonesia, masih banyak para pejalan yang mengeluhkan kinerja petugas di sana, entah itu petugas imigrasi, bea cukai, dll. intinya adalah ketika para petugas sedang menjalankan tugasnya, kecaman banyak bertebaran di media sosial. tapi ketika berada di bandara asing/luar negeri, para pejalan itu menerima saja perlakuan yang sama. padahal para petugas itu menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada. yang kita bicarakan di sini adalah penerapan aturan yang benar oleh para birokrat dalam atau luar negeri, bukan yang termasuk penyalahgunaan wewenang dan pemerasan.
pernah ada pejalan yang baru pulang dari bepergian, di salah satu bandara di Indonesia mengalami pemeriksaan yang ketat. kemudian dia melempar hal ini di media sosial dan mulailah pembunuhan karakter birokrat meluas di komen-komennya. padahal yang dilakukan petugas tersebut hanya menjalankan tugasnya. lain halnya jika dia mengalami hal yang sama di bandara luar negeri. dia menganggap itu wajar. padahal petugas bandara di mana saja sama bekerja sesuai prosedur, tapi ketika petugas/birokrat di Indonesia yang melaksanakan tugas dibilang “lebay”, “keterlaluan”, “norak”. dan hal-hal buruk lainnya.
jadi memang serbasalah menjadi birokrat di negeri ini.
genggam erat 