beda budaya beda cara pandang

hari ini saya membaca sebuah berita di media online yaitu : https://id.berita.yahoo.com/prijanto-banyak-kepala-dinas-dki-mengeluh-ke-saya-050903790.html . berita ini menceritakan tentang opini dari mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto, terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta, Jokowi.

kali ini saya akan mengomentari tentang isi dari opini tersebut. dan mengopinikannya kembali berdasarkan “kesayaan” saya. sebagai latar belakang, saya adalah PNS yang bekerja di lingkungan birokrasi selama kurang lebih 17 tahun. sebelumnya pernah bekerja di swasta selama beberapa tahun, berganti perusahaan.

dari alinea pertama pak Prijanto menyatakan bahwa banyak kepala dinas yang mengeluhkan kinerja Jokowi, karena seringkali tidak memberikan arahan dan perintah yang jelas. dari sini saya mengambil kesimpulan awal (H0) bahwa pak Jokowi tipe seorang pemimpin yang tidak mengerti/tidak mau mengerti pekerjaan tapi hanya ingin agar pekerjaannya selesai dan bagus.

kemudian di alines-alinea berikutnya dikuatkan lagi. “Banyak Kadis yang mengeluh pada saya. Mereka bingung harus melakukan apa. Setiap mereka memaparkan sesuatu, Jokowi  tidak pernah memberikan keputusan, petunjuk atau arahan kerja. Tetapi malah ingin cepat-cepat keluar,” kata Prijanto dalam pernyataannya, Selasa(27/5/2014).

saya berusaha untuk memahami, apakah dibenarkan seorang pemimpin tidak memberikan arahan untuk sebuah pekerjaan. karena setahu saya ketika ada permasalahan, terutama yang berkaitan dengan wewenang pengambilan keputusan, maka petunjuk atau arahan pimpinan adalah bersifat perintah yang harus dilaksanakan oleh bawahan/eksekutor yang memegang tanggung jawab pekerjaan tersebut. dan inilah budaya kerja yang terjadi di jajaran birokrasi pemerintah.

seorang bawahan hanya bekerja berdasarkan petunjuk teknis yang sudah ada atau biasa disebut SOP. dan SOP terdapat dalam setiap tupoksi para pekerja.  jika di luar itu ada kasus-kasus tertentu yang perlu pengambilan keputusan maka wewenang pengambilan keputusan tersebut adalah pemimpinnya, karena jika seorang bawahan langsung saja mengambil kesimpulan sendiri dan bekerja tanpa koordinasi dan arahan dari pimpinan jika terjadi kesalahan maka kesalahan tersebut dapat berakibat fatal bagi bawahan tersebut karena dianggap lalai dalam bertugas atau dianggap tidak disiplin.

setelah membaca berita tersebut, saya mulai menuju ke bawah dan menemukan banyak komentar bernada negatif merusak yang mencela pak Prijanto. tapi dari sekian komentar tersebut ada satu komentar yang menarik dan bersifat netral. “saya bukan PNS tapi kerja saya byk berhubungan dg mereka, kebanyakan mereka bekerja mmg harus ada arahan dlu ada petunjuk teknisnya, tp sebagian besar pekerja swasta memang bekerja atas ide2 segar dan gagasan yg kreatif… itu bedanya.. ga ada yg jelek cuma beda aja”. ditulis oleh seseorang bernama kristikrispi.

saya setuju dengan isi dari komentar tersebut. karena cenderung tidak menyalahkan salah satu fihak dan tidak terbawa dalam arus politik praktis yang sekarang sedang marak terjadi dengan adanya ajang pemilihan presiden.

mulailah saya terpikir, bahwa memang ada yang berbeda dalam budaya kerja antara pegawai pemerintahan dan swasta. di lingkungan swasta, para pekerja cenderung lebih bebas dalam melakukan sesuatu, bahkan dituntut kreatif untuk kemajuan perusahaan dan karir karyawannya.

bagaimana dengan pegawai pemerintahan? yang saya alami dan perhatikan selama ini adalah, pegawai yang bekerja adalah lebih pada berfungsi sebagai alat saja, semua berjalan sesuai dengan sistem yang ada, yang didesain oleh ‘mereka’ yang katanya para pakar dalam membuat sistem kerja. namun, hingga sekarang masih ada ketidaksinkronan antara hasil yang ingin dicapai (output/outcome) dengan rancangan pekerjaan, utamanya berkaitan dengan jabatan dan tupoksinya. mereka yang membuat sistem keseringan tidak faham bagaimana membuat program/skema agar alat dapat berfungsi optimal dan maksimal.

beberapa waktu lalu, saya mendapat perintah sekolah. dalam satu perlajaran, saya diberikan testimoni oleh seorang tenaga pengajar/widyaiswara tentang Pak Jokowi. kebetulan saat itu kami sedang membahas penggunaan otak kanan dan otak kiri. menurutnya pemerintahan pak Jokowi/Ahok sudah menerapkan penggunaan otak kiri dan kanan secara berimbang. dan widyaiswara yang menyatakan ini saya kenal baik sebagai pegawai yang memiliki kemampuan cemerlang. itu sebabnya opininya saya pakai di sini sebagai bahan referensi opini saya dalam mengopinikan opini pak Prijanto terhadap kepemimpinan pak Jokowi.

dengan budaya kerja birokrasi selama ini, para birokrat terbiasa hanya menggunakan otak kirinya saja. segala sesuatunya teratur dan terarah. tanpa tantangan. berjalan dengan mengikuti sistem yang ada. kreasi dan inovasi adalah sesuatu hal yang “beda” dan tidak dikenal.

pantas saja selama ini dinamik duo Jokowi-Ahok kesulitan dalam mengarahkan dan memimpin para pegawainya. karena para pendesain sistem masih belum mampu mewujudkan rancangannya yang baik, karena hingga sekarangpun pak Jokowi/Ahok masih bongkar pasang pejabat dan utak-atik sistem, seperti lelang jabatan sebagai contoh.

dan kesimpulan tulisan saya sekarang (H1) adalah pak Jokowi mengharapkan agar para kadis dapat bekerja dengan kreasi dan mandiri, serta mampu berinovasi tanpa melakukan korupsi. sementara sistem dan budaya kerja selama ini tidak mendukung itu.

itulah yang menjadi penyebab kenapa para kadis dan gubernurnya seringkali tidak seiring sejalan.